Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2014)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[Tinjauan Alasan-Alasan Hukum Penuntut Umum Dalam Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Korupsi ]]>
<![CDATA[Andika Desy Fluita]]>;
<![CDATA[Astari Suryo Nastiti]]>;
<![CDATA[Irma Okta Yunitasari]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (228.158 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i1.38838
<![CDATA[ Alasan-alasan hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui dalam mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi karena judex factie dalam memberikan putusan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Alasan-alasan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara korupsi karena Terdakwa secara sah dan nyata melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 47/Pid.B/2010/PN.Sri. Kata kunci: Putusan, Kasasi, Korupsi]]>
<![CDATA[Penggunaan Keterangan Ahli Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api (Studi Kasus Putusan Dalam Putusan :7/PID.SUS/2011/PN.SKA) ]]>
<![CDATA[Sari, Asti Retno]]>;
<![CDATA[Dwi W, Natalia]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (288.738 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i1.38833
<![CDATA[     Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimakah penggunaan alat bukti keterangan ahli balistik dalam perkara tindak pidana kepemilikan amunisi senjata api apakah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 186 KUHAP dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus dan memeriksa Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Amunisi Senjata Api di Pengadilan Negeri Surakarta.     Penulisan Hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen (Library Research), baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data mengunakan tekhnik analisis interaktif dengan pendekatan kualitatif.      Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu keterangan yang diberikan oleh saksi ahli dalam Putusan Negeri Surakarta Nomor:7/Pid.Susu/2011/Pn.Ska sudah memenuhi ketentuan Pasal 186 KUHAP. Kasus ini Ahli Balistik merupakan Kanit Senjata Api pada Puslabfor Bareskrim Polri. Kedua pertimbangan hakim dalam memutus dan memeriksa terdakwa Muhammad Bahrunna’im Anggih Tamtomo sudah sesuai dengan ketentuan Pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 12 Drt 1951.Kata Kunci : Balistik, Pembuktian, amunisi]]>
<![CDATA[Pengabaian Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Sebagai Alasan Upaya Hukum Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Perjudian ]]>
<![CDATA[Novi Ratna Sari]]>;
<![CDATA[Perwita Safitri]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.698 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i1.38846
<![CDATA[ Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengabaian terhadap alat bukti petunjuk oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai alasan upaya hukum kasasi Penuntut Umum dalam perkara perjudian dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim kasasi Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi dalam perkara ini. Penulisan hukum ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian preskriptif, dan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisa bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan analisis logika deduktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa benar Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya seperti yang tertuang dalam Pasal 253 ayat (1) butir a KUHAP. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi dalam perkara ini adalah menerima dan membenarkan alasan kasasi Penuntut Umum karena Pengadilan Tinggi Pontianak telah salah dalam menerapkan hukum karena Pengadilan Tinggi tersebut telah mengabaikan alat bukti petunjuk berupa saksi dan barang bukti petunjuk yaitu 3 orang saksi, barangbukti, danketeranganterdakwa di persidangan. Kata kunci : Petunjuk, Kasasi, Hakim]]>
<![CDATA[Kajian Terhadap Novum Sebagai Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana Mati Hillary K Chimezie Dalam Perkara Narkotika ]]>
<![CDATA[Pambudi, Eko Setyo]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Ferry Merleana]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (242.313 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i1.38841
<![CDATA[     Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan baru (novum) sebagai alasan pengajuan peninjauan kembali dalam perkara No.45/PK/Pid.Sus/2009 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP dan bagaimana Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali terpidana mati Hillary K Chiemzie.      Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Penulis menggunakan metode penalaran deduktif dalam penelitian ini dengan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif.      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa alasan pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Hillary K Chimezie telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP dimana adanya keadaan baru (novum) yang sudah diketahui pada saat sidang berlangsung dan Konstruksi Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali (PK) Terpidana Mati Hillary K Chimezie sudah sesuai dan logis karena Majelis Hakim Peninjauan Kembali menemukan fakta-fakta hukum baru yang muncul.        Kata kunci : Peninjauan Kembali, Pertimbangan Hakim.]]>
<![CDATA[Kesesuaian Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 90pk/Pid/2008) ]]>
<![CDATA[Pratomo, Bondan]]>;
<![CDATA[Nugroho, Ghufron Eko]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.717 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i1.38834
<![CDATA[     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan novum dalam alasan permohonan pengajuan Peninjauan Kembali yang didasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan novum sebagai alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh terpidana telah singkron atau sesuai dengan syarat-syarat yang diperbolehkan dalam pengajuan PK yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP khususnya tentang novum, beberapa novum yang diajukan oleh terpidana adalah adanya pengakuan dari tersangka Ryan yang mengaku telah membunuh M.Asrori dan dilakukannya serangkaian test DNA untuk mengetahui kebenaran korban pembunuhan yang sebenarnya. Sehingga dengan pengajuan novum tersebut, terpidana dapat diputus bebas dalam putusan Peninjauan Kembali yang telah diajukan.      Kata Kunci :novum, peninjauan kembali, test DNA]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pengajuan Kasasi Terdakwa Atas Dasar Pengabaian Saksi Yang Meringankan Serta Argumentasi Hukum Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Kasasi Dalam Perkara Perkebunan ]]>
<![CDATA[Anugrah Satria Himawan]]>;
<![CDATA[Monar Glidha Widya Gustama]]>;
<![CDATA[Galih Cakra Wigusta]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (238.909 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i1.38845
<![CDATA[ Pengajuan kasasi oleh Terdakwa atas dasar pengabaian saksi terhadap Pasal 253 KUHAP telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan Hakim tingkat pertama telah secara jelas menyalahi aturan dalam ketentuan KUHAP terutama Pasal 253 ayat (1) huruf a. Dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi adalah mengenai penerapan peraturan hukum, yang dalam hal ini Hakim menjatuhkan putusan dengan didasarkan pada alat bukti yang tidak sah. Mengenai argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa karena menilai terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan pada pengadilan tingkat pertama. Sehingga penulis berpendapat hal tersebut sudah benar yakni dalam melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dalam hal ini terdapat beberapa kesalahan yang terjadi diantaranya mengenai penerapan hukum dalam beracara pada pemeriksaan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Kata kunci: kasasi, terdakwa, argumentasi hokum ]]>
<![CDATA[Tinjauan Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Dalam Menolak Dakwaan Dan Upaya Hukum Penuntut Umum Untuk Menegakkan Keadilan Dalam Perkara Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Dayu Anggraeni]]>;
<![CDATA[Goestania Firstkaputri]]>;
<![CDATA[Yenisa Rofina]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.737 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i1.38840
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan argumentasi hukum hakim pengadilan tinggi bandung dalam menolak dakwaan dan upaya hukum penuntut umum untuk menegakkan keadilan dalam perkara pencucian uang. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskiptif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan analisis dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian pengambilan putusan pada kasus ini menunjukan bahwa pengambilan putusan hakim menggunakan sistem pembuktian negatif (negatief wattelijk), berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tidak terbukti maka Terdakwa harus diputus bebas sesuai dengan pasal 183 KUHAP dan terhadap putusan bebas ini penuntut umum tidak dapat mengajukan upaya hukum. Kata kunci : Argumentasi Hukum Hakim, Upaya Hukum]]>
<![CDATA[Perlawanan Saksi Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil Terkait Kesaksian Yang Dianggap Palsu Dan Implikasinya ]]>
<![CDATA[Fauzan Ndaru Kuntoaji]]>;
<![CDATA[Dewi Puspitasari]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (57.511 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i1.38835
<![CDATA[ Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai alasan perlawanan saksi terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil dan bagaimana implikasi jika perlawanan tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi terhadap status penahanan saksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur dengan sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dipelajari dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa alasan pengajuan perlawanan saksi terhadap Penetapan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangil sudah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan implikasi atas diterimanya perlawanan saksi oleh Pengadilan Tinggi terhadap status penahanan saksi adalah penahanan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil menjadi tidak sah dan saksi harus dibebaskan dari penahanan kota. Kata kunci : penetapan hakim, kesaksian palsu, perlawanan.]]>
<![CDATA[Implikasi Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) Terhadap Legalitas Pembuktian Perkara Perjudian ]]>
<![CDATA[Novanto, Donny Agung]]>;
<![CDATA[Dewi, Putri Surya]]>;
<![CDATA[R Sanjaya, Wida]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (235.519 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i1.38836
<![CDATA[    Penulisan ini bertujuan untuk untuk melakukan kajian lebih dalam mengenai implikasi penggunaan saksi mahkota (kroongetuige) terhadap legalitas pembuktian perkara perjudian dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar perkara nomor 14/Pid.B/2013/PN.Kray. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pada kasus nomor: 14/Pid/B/2013/PN.Kray tentang tindak pidana perjudian ini, terdapat saksi mahkota. Meskipun penggunaan saksi mahkota ini telah secara jelas terdapat aturan yang melarang seperti dalam ketentuan KUHAP, tetapi dalam prakteknya persidangan di Indonesia masih sering menggunakan saksi mahkota dalam proses pembuktiannya. Hal ini terjadi karena adanya dualisme peraturan, ada yang memperbolehkan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 dan aja juga yang tidak memperbolehkan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174/K/Pid/1994, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1590/K/Pid/1995 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 1592/K/Pid/1995. Sehingga implikasi terhadap legalitas pembuktiannya tergantung pada keyakinan hakim dalam menilai saksi mahkota tersebut.     Kata Kunci : Saksi Mahkota, Legalitas Pembuktian, Putusan Mahkamah Agung]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Kekeliruan Judex Factie Dalam Menyimpulkan Dakwaan Sebagai Sandaran Hukum Penuntut Umum Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Perkara Pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Lona Kirana]]>;
<![CDATA[Sischa Risqi Putri Susanti]]>;
<![CDATA[Dian Kusumawardani]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 2, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.217 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v2i1.38842
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas kekeliruan judex factie dalam menyimpulkan dakwaan sebagai sandaran hukum penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memenuhi ketentuan Pasal 253 KUHAP dan untuk mengetahui secara jelas pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memenuhi ketentuan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknis analisis bahan hukum adalah dengan menggunakan analisis deduksi yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa kekeliruan judex factie dalam menyimpulkan dakwaan sebagai sandaran hukum penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan perkara pelanggaran undang-undang perlindungan anak dengan terdakwa Arif Rahman Hakim Sarundingan alias Unyi sudah sesuai dengan ketentuan pasal 253 KUHAP tentang alasan pengajuan kasasi dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum dalam perkara pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Kata Kunci : Kekeliruan judex factie, Kasasi, Pertimbangan Hakim ]]>
